Abstract: Workload is the accumulation of tasks and responsibilities that must be carried out by employees or staff in accordance with the targets set by their supervisors within a specific period of time. The transition from a manual system to an electronic system has the potential to affect the workload of Medical Record and Health Information (MRHI) personnel. This study aims to measure the workload of MRHI staff after the implementation of Electronic Medical Records (EMR) in the Medical Records Department, using job analysis and workload analysis methods based on Regulation of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KEMENPAN RB) No. 1 of 2020. This is a descriptive study with a purposive sampling approach, involving 10 out of 34 MRHI staff with a D3-level education. Data were collected through interviews and direct observation.The results show that the workload for new outpatient registration is 4 minutes, returning outpatients 3 minutes, inpatients 13.4 minutes, and self-registration via APM 5 minutes—requiring 16 staff. Assembling takes 10 minutes per medical record, requiring 2 staff; outpatient coding takes 1 minute and inpatient coding 3.5 minutes per record, requiring 3 coders. Filing and distribution take 6 and 5 minutes per record respectively, requiring 6 staff. Retention and digitization of active and inactive records take 10 minutes per record, requiring 5 staff. Reporting requires 15,240 minutes in total, with 3 reporting staff. Analysis of EMR completeness requires 15 minutes per record, needing 2 expert MRHI staff, while EMR monitoring requires 3 expert MRHI staff. The total workforce required is 35 skilled MRHI personnel and 5 expert MRHI professionals. Keyword: Electronic Medical Records, Workload, Medical Record and Health Information, Job Analysis Abstrak: Beban kerja merupakan akumulasi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan atau petugas sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh atasan dalam periode waktu tertentu. Transisi dari sistem manual ke sistem elektronik berpotensi mempengaruhi beban kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja PMIK pasca penerapan RME di Instalasi Rekam Medis menggunakan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai Peraturan KEMENPAN RB No. 1 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan purposive sampling, melibatkan 10 orang dari total 34 petugas di instalasi rekam medis dengan pendidikan D3 PMIK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa beban kerja pendaftaran rawat jalan pasien baru 4 menit,pasien lama 3 menit untuk pasien rawat inap 13,4 menit sedangkan APM 5 menit dibutuhkan sebanyak 16 petugas, Beban kerja assembling 10 menit/BRM dibutuhan 2 tenaga assembling, Beban kerja koding pasien rawat jalan 1 menit , koding rawat inap 3,5 menit/BRM di butuhkan 3 tenaga koding, beban kerja filling 6 menit/ BRM dan distribusi 5 Menit/BRM memerlukan 6 petugas, Beban kerja petugas retensi dan alih media berkas rekam medis in akif dan aktif 10 menit/BRM dan dibutuhkan 5 tenaga, Beban kerja pelaporan 15.240 menit kebutuhan tenaga pelaporan 3 petugas , beban kerja analisa kelengkapan rekam medis elektronik 15 menit/RME di butuhkan 2 tenaga PMIK ahli dan monitoring rekam medis elektroni k sebanyak 3 tenaga PMIK ahli, total kebutuhan tenaga PMIK adalah 35 tenaga PMIK terampil dan 5 orang PMIK ahli. Kata Kunci: Rekam Medis Elektronik, Beban Kerja, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Analisis Jabatan

Abstract: Administrative services at the village level that are still conducted manually often cause various problems, such as long queues, limited service hours, and poorly documented administrative records. This study aims to implement a WhatsApp Bot in village administrative services as an effort to improve service efficiency and user satisfaction. The research employs a descriptive quantitative approach with an applied research design. The system development method used is Rapid Application Development (RAD), which consists of requirement planning, system design, construction, and implementation stages. The developed system is named the Village Administrative Service Information System based on WhatsApp Bot (SI TEJO) and was implemented in Tejo Agung Village. The results show that the implementation of SI TEJO was able to reduce the average service time from approximately ±30 minutes in the manual system to ±10 minutes. In addition, the user satisfaction survey results indicate a very high level of acceptance, with the majority of respondents giving positive assessments of ease of use, service speed, and system convenience. Therefore, SI TEJO has proven to be effective in improving the efficiency and quality of village administrative services and is feasible to be implemented sustainably. Keywords: administrative services, WhatsApp Bot, information system, user satisfaction, RAD Abstrak: Pelayanan administrasi kelurahan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan permasalahan, seperti antrean panjang, keterbatasan waktu pelayanan, serta pencatatan administrasi yang kurang terdokumentasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan WhatsApp Bot dalam pelayanan administrasi kelurahan sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian terapan (applied research). Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD) yang meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, perancangan sistem, konstruksi, dan implementasi. Sistem yang dikembangkan diberi nama Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kelurahan berbasis WhatsApp Bot (SI TEJO) dan diimplementasikan di Kelurahan Tejo Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SI TEJO mampu menurunkan rata-rata waktu pelayanan dari ±30 menit pada sistem manual menjadi ±10 menit. Selain itu, hasil survei kepuasan pengguna menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat baik, dengan mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, dan kenyamanan sistem. Dengan demikian, SI TEJO terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi kelurahan serta layak diterapkan secara berkelanjutan. Kata kunci: pelayanan administrasi, WhatsApp Bot, sistem informasi, kepuasan pengguna, RAD

Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders. Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice. Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku. Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana

Abstract: This study was conducted to analyze the effect of managerial ownership, business risk level, and free cash flow on dividend policy, incorporating liquidity as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014–2023 period. Purposive sampling was used to select 12 manufacturing companies, resulting in a total of 88 data observations during the study period. The analytical methods used included multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA), processed using SPSS version 26 software. The results indicate that managerial ownership and free cash flow have no effect on dividend policy, while business risk is shown to influence dividend policy. Furthermore, liquidity is shown to moderate the relationship between managerial ownership and dividend policy. However, liquidity is unable to act as a moderating variable in the relationship between business risk and dividend policy and between free cash flow and dividend policy. Keywords: Managerial Ownership, Business Risk, Free Cash Flow, Dividend Policy, Liquidity Abstrak: Dilaksanakannya riset ini guna mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial, tingkat risiko bisnis, serta free cash flow pada kebijakan dividen dengan memasukkan likuiditas yang menjadi variable pemoderasi pada entitas manufaktur yang tercatat di BEI pada 2014–2023. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, maka didapati 12 entitas manufaktur terpilih dengan total 88 data observasi selama periode penelitian. Metode analisis yang diterapkan diantaranya regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi (MRA) yang diolah dengan software SPSS versi 26. Temuan uji menyatakan jika kepemilikan manajerial dan free cash flow tidak mempunyai dampak pada kebijakan dividen, sementara risiko bisnis terbukti berdampak pada kebijakan dividen. Selain itu, likuiditas terbukti berperan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen. Namun, likuiditas tidak mampu bertindak menjadi variable pemoderasi dalam hubungan antara risiko bisnis dan kebijakan dividen maupun antara free cash flow dan kebijakan dividen. Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Risiko Bisnis, Free Cash Flow, Kebijakan Dividen, Likuiditas

Abstract: One application of artificial intelligence in the healthcare sector is the development of expert systems capable of emulating the reasoning process of medical experts in diagnosing diseases based on observed symptoms. Skin diseases are common health problems caused by various factors, including fungal, bacterial, viral, parasitic infections, and immune system disorders. The identification of skin diseases generally requires direct consultation with a medical specialist. However, in practice, several obstacles remain, such as patients’ reluctance to seek medical consultation, limited access to healthcare services, long distances to medical facilities, and relatively high consultation and treatment costs. Through artificial intelligence, computers can perform tasks previously limited to humans, including decision-making processes modeled on human reasoning. One method that can be applied is the Naïve Bayes Classifier. Therefore, this study proposes an expert system for the early diagnosis of skin diseases using the Naïve Bayes Classifier method to provide a fast and efficient alternative solution for preliminary identification. Keywords: expert system, skin disease, naïve bayes classifier, artificial intelligence, diagnosis. Abstrak: Salah satu penerapan kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan adalah pengembangan sistem pakar yang mampu meniru cara berpikir seorang ahli dalam mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang muncul. Penyakit kulit merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang umum terjadi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi jamur, bakteri, virus, parasit, maupun gangguan sistem imun. Proses identifikasi penyakit kulit pada umumnya memerlukan konsultasi langsung dengan dokter spesialis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rasa malu pasien untuk berkonsultasi, keterbatasan akses layanan kesehatan, jarak lokasi praktik dokter yang relatif jauh, serta biaya pemeriksaan dan pengobatan yang cukup tinggi. Dengan kecerdasan buatan komputer dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, dan Manusia dapat menjadikan komputer sebagai pengambil keputusan berdasarkan cara kerja otak manusia dalam mengambil keputusan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Metode Naive Bayes Classfifier. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh jamur, virus, kuman, parasit hewani, infeksi bakteri dan lain-lain. Mengidentifikasi penyakit kulit biasanya kita harus ke dokter, namun masih mengalami kendala dalam menangani pengidentifikasi penyakit hal itu terkadang dipengarui oleh masyarakat terkadang merasa malu untuk mengkonsultasikan penyakit kulitnya ke dokter karena tanda-tanda penyakit kulit sudah mulai tampak, biaya konsultasi dan obat yang tergolong mahal, lokasi praktek dokter jauh. Kata kunci: sistem pakar, penyakit kulit, naïve bayes classifier, kecerdasan buatan, diagnosa.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of mandatory family support in the basic immunization program for infants based on Law Number 17 of 2023 concerning Health in Kampar Regency, as well as to identify obstacles and proposed solutions. The background of this research is the non-significant coverage of Complete Basic Immunization (IDL) in Kampar Regency, which poses risks to infant health, where family support is a key determinant in immunization schedule compliance. The research method employed is sociological (empirical) legal research using a statute approach and a case approach. Primary data were obtained through interviews with informants from the Kampar Regency Health Office, Community Health Centers (Kuok, Bangkinang, Salo), and families who do not support the immunization program. The results indicate that the implementation of Law Number 17 of 2023 in Kampar Regency faces obstacles such as low family understanding of legal and health responsibilities, as well as constraints from working parents who delegate childcare to others who pay less attention to immunization schedules. The efforts undertaken include enhancing education by health workers to increase family awareness, ensuring legal and health protection for infants in accordance with the legislative mandate Keyword: Family Support, Basic Immunization, Law Number 17 of 2023, Infant Health, KamparRegency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keharusan dukungan keluarga pada program imunisasi dasar terhadap bayi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya pemecahannya. Latar belakang penelitian ini adalah belum signifikan cakupannya angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Kampar yang berisiko pada kesehatan bayi, di mana dukungan keluarga merupakan faktor determinan utama dalam kepatuhan jadwal imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas (Kuok, Bangkinang, Salo), serta keluarga yang tidak mendukung program imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Kampar menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman keluarga mengenai tanggung jawab hukum dan kesehatan, serta kendala orang tua yang bekerja sehingga pengasuhan diserahkan kepada pihak lain yang kurang memperhatikan jadwal imunisasi. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan edukasi oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar tercipta perlindungan hukum dan kesehatan bagi bayi sesuai mandat undang-undang. Kata kunci: Dukungan Keluarga, Imunisasi Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan Bayi, Kabupaten Kampar

Abstract: The persistent challenge of low reading motivation and comprehension among English as a Foreign Language (EFL) learners necessitates innovative pedagogical interventions. This study investigates the implementation of Discovery Learning Method within extensive reading programs as a means to enhance both reading motivation and comprehension among Indonesian university students. Employing a Classroom Action Research (CAR) design conducted over two iterative cycles, the research involved 31 undergraduate students enrolled in an English Class. Data were collected through pre- and post-tests, reading motivation questionnaires, classroom observations, and reflective journals. The intervention integrated Discovery Learning principles—stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, and generalization—into extensive reading sessions where students autonomously selected reading materials and constructed meaning through guided discovery. Quantitative findings revealed substantial improvements across both cycles: mean reading comprehension scores increased from 53.87 (Cycle I) to 73.55 (Cycle II), while reading motivation scores rose from 65.3 to 81.2. Qualitative data indicated enhanced student engagement, increased autonomous learning behaviors, and improved critical thinking skills. The study demonstrates that Discovery Learning Method, when systematically integrated into extensive reading programs, creates a synergistic effect that simultaneously addresses motivational and cognitive dimensions of reading. These findings contribute to the theoretical understanding of constructivist approaches in L2 reading pedagogy and offer practical implications for curriculum designers and English language educators seeking evidence-based strategies to foster meaningful reading engagement in EFL contexts. Keywords: Discovery Learning, Extensive Reading, Reading Motivation, Reading Comprehension, Classroom Action Research, EFL Pedagogy, Constructivist Learning Abstrak: Tantangan yang berkelanjutan berupa rendahnya motivasi dan pemahaman membaca pada pembelajar Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing (EFL) menuntut adanya intervensi pedagogis yang inovatif. Penelitian ini menginvestigasi implementasi Metode Discovery Learning dalam program membaca ekstensif sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman membaca mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus iteratif dan melibatkan 31 mahasiswa pada kelas bahasa Inggris. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, angket motivasi membaca, observasi kelas, serta jurnal reflektif. Intervensi penelitian mengintegrasikan prinsip-prinsip Discovery Learning—stimulasi, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan generalisasi—ke dalam sesi membaca ekstensif, di mana mahasiswa secara mandiri memilih bahan bacaan dan mengonstruksi pemahaman melalui proses penemuan yang terarah. Temuan kuantitatif menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kedua siklus: rata-rata skor pemahaman membaca meningkat dari 53,87 (Siklus I) menjadi 73,55 (Siklus II), sedangkan skor motivasi membaca meningkat dari 65,3 menjadi 81,2. Data kualitatif mengindikasikan adanya peningkatan keterlibatan mahasiswa, berkembangnya perilaku belajar mandiri, serta peningkatan keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Metode Discovery Learning, ketika diintegrasikan secara sistematis dalam program membaca ekstensif, menghasilkan efek sinergis yang secara simultan mengakomodasi dimensi motivasional dan kognitif dalam aktivitas membaca. Temuan ini berkontribusi terhadap penguatan pemahaman teoretis mengenai pendekatan konstruktivis dalam pedagogi membaca bahasa kedua serta memberikan implikasi praktis bagi perancang kurikulum dan pendidik bahasa Inggris yang mencari strategi berbasis bukti untuk menumbuhkan keterlibatan membaca yang bermakna dalam konteks EFL. Kata Kunci: Discovery Learning, Membaca Ekstensif, Motivasi Membaca, Pemahaman Membaca, Penelitian Tindakan Kelas, Pedagogi EFL, Pembelajaran Konstruktivis

Abstract: This research examines the inconsistency in the application of the concept of participation (medeplegen) based on legal regulations in Indonesia. Indonesia as a state of law (rechtsstaat) requires consistency in the application of legal norms, including criminal law. However, in practice, there are often inconsistencies in the application of participation regulations as stipulated in Article 55 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 20 of the National Criminal Code (KUHP Nasional) of 2023. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the research indicate that first, the juridical provisions regarding the concept of participation in the criminal law system include several forms: pleger (person who commits), doen pleger (person who causes another to commit), medepleger (person who participates in committing), and uitlokker (person who incites). Second, the inconsistency in applying the concept of participation occurs due to differences in interpretation between law enforcers, lack of clear guidelines in distinguishing forms of participation, and the transition period between the old Criminal Code and the National Criminal Code of 2023. This research recommends the need for technical guidelines from the Supreme Court and intensive socialization regarding the implementation of participation provisions in the new national criminal law. Keywords: Participation, Medeplegen, Criminal Law, Inconsistency, National Criminal Code Abstrak: Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan konsep penyertaan (medeplegen) berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menghendaki konsistensi dalam penerapan norma hukum, termasuk hukum pidana. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi inkonsistensi dalam penerapan regulasi penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 KUHP Nasional Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ketentuan yuridis konsep penyertaan dalam sistem hukum pidana mencakup beberapa bentuk: pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan), medepleger (orang yang turut serta melakukan), dan uitlokker (orang yang menganjurkan). Kedua, inkonsistensi penerapan konsep penyertaan terjadi karena perbedaan penafsiran antaraparat penegak hukum, tidak adanya pedoman yang jelas dalam membedakan bentuk-bentuk penyertaan, serta masa transisi antara KUHP lama dengan KUHP Nasional 2023. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung dan sosialisasi intensif mengenai implementasi ketentuan penyertaan dalam hukum pidana nasional yang baru. Kata Kunci: Penyertaan, Medeplegen, Hukum Pidana, Inkonsistensi, KUHP Nasional

Abstract: The implementation of the environmental damage compensation decision that has permanent legal force is not synchronized with the bankruptcy mechanism, where the state's claim for ecological restoration must compete with other creditors and is subject to strict procedures for matching receivables. The curator's rejection of the KLHK bill in the PT RKK case shows that the obligation for environmental compensation that is public and strategic is actually hampered by the formal time limit in the Bankruptcy Law and PKPU, thus raising questions about the effectiveness of environmental decisions as the basis for debt and the legal protection of the state as an environmental creditor in the bankruptcy process. With the research method used in this study, namely normative juridical, normative juridical research is "research where law is conceptualized as what is written in the legislation. The environmental compensation decision that has permanent legal force can be used as a legal basis for the emergence of debt in bankruptcy, so that the state is in the position of a concurrent creditor who has the right to be included in the Permanent Receivables List. Through the receivables verification mechanism and renvoi procedure, state legal protection is strengthened and the effectiveness of PMH decisions is guaranteed. Medan Commercial Court Decision No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 confirms this by stating that the obligation to compensate for environmental damages fulfills the elements of "debt" under the Bankruptcy and PKPU Laws, thus providing legal certainty and legitimacy for the state's rights in environmental restoration. Keywords: legal certainty, environment, compensation Abstrak: Tidak sinkronnya pelaksanaan putusan ganti rugi kerusakan lingkungan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mekanisme kepailitan, di mana klaim negara atas pemulihan ekologis harus bersaing dengan kreditor lain dan tunduk pada prosedur ketat pencocokan piutang. Penolakan kurator terhadap tagihan KLHK dalam kasus PT RKK menunjukkan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan yang bersifat publik dan strategis justru terhambat oleh batas waktu formal dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan lingkungan sebagai dasar utang serta perlindungan hukum negara sebagai kreditur lingkungan dalam proses kepailitan. Dengan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Putusan ganti kerugian lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar sah timbulnya utang dalam kepailitan, sehingga negara berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang berhak dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap. Melalui mekanisme verifikasi piutang dan renvoi prosedur, perlindungan hukum negara diperkuat serta efektivitas putusan PMH tetap terjamin. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan memenuhi unsur “utang” menurut UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memberikan kepastian dan legitimasi yuridis atas hak negara dalam pemulihan lingkungan. Kata kunci kepastian hukum , lingkungan hidup , ganti kerugian

Abstract: The high number of cases of violence, criminalization, and impunity demonstrates the weak legal protection for journalists. On the other hand, the emergence of unprofessional journalists and media has exacerbated the situation by triggering professional abuse and legal conflicts. The Indonesian Journalists Association (PWI) strives to provide protection through legal assistance, mediation with the Press Council, and ethical guidance, but structural and regulatory challenges have made the effectiveness of protection less than optimal. This condition emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening the role of PWI, and increasing the understanding of officials so that press freedom and journalist security are truly guaranteed. The research method used is normative legal research supported by empirical data. The normative-empirical legal research method examines how people apply normative legal rules (statutes) in their actions in each specific legal event in a society. Legal protection for journalists in DKI Jakarta already has a strong basis through the Press Law, but has not been implemented effectively due to overlaps with the Criminal Code and the ITE Law which trigger the criminalization of journalists. The Indonesian Journalists Association (PWI)'s efforts through advocacy, code of ethics dissemination, and cross-sector collaboration have helped improve protection, but their reach remains limited. Internal barriers within the organization and a lack of understanding among law enforcement officials regarding the application of the Press Law as lex specialis are key factors weakening its effectiveness. Therefore, regulatory harmonization and increased commitment by law enforcement officials are needed to ensure journalists receive legal certainty when carrying out their duties. Keywords: PWI (Indonesian Journalists Association), Journalist Protection, Press Criminalization Abstrak: Tingginya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan. Di sisi lain, munculnya oknum wartawan dan media tidak profesional turut memperburuk situasi karena memicu penyalahgunaan profesi dan konflik hukum. PWI berupaya memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, mediasi dengan Dewan Pers, dan pembinaan etik, namun tantangan struktural dan regulatif membuat efektivitas perlindungan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan peran PWI, serta peningkatan pemahaman aparat agar kebebasan pers dan keamanan wartawan benar-benar terjamin. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat Perlindungan hukum bagi wartawan di DKI Jakarta sudah memiliki dasar yang kuat melalui UU Pers, tetapi belum berjalan efektif karena tumpang tindih dengan KUHP dan UU ITE yang memicu kriminalisasi wartawan. Upaya PWI melalui advokasi, sosialisasi kode etik, dan kerja sama lintas sektor sudah membantu meningkatkan perlindungan, namun jangkauannya masih terbatas. Hambatan internal dalam organisasi serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan UU Pers sebagai lex specialis menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen aparat agar wartawan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan tugasnya. Kata kunci: PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers

Abstract: The main challenge in managing the EEZ is law enforcement. Pollution, illegal fishing, and excessive exploitation of resources often occur in this area. Therefore, the state must have sufficient capacity to monitor and enforce the law to protect the marine ecosystem. Effective law enforcement in the EEZ also requires international cooperation, especially when pollution or resource exploitation issues involve more than one country. The unclear regulation of the area of duty between law enforcement agencies that have similar duties, functions, and authorities in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) has led to disharmony and overlapping authorities in the implementation of law enforcement. This study aims to determine the normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this study has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. The research results indicate that there is overlapping authority in conducting investigations in the EEZ, particularly in cases of pollution caused by the illegal dumping of hazardous waste by foreign vessels carrying out transshipment, which damages the ecosystem. This creates overlapping authority in investigations, necessitating harmonization and clear regulatory reform to determine the authority to conduct investigations in the EEZ. Keywords: Exclusive Economic Zone, Environmental Pollution, Hazardous Waste Abstrak: Tantangan utama dalam pengelolaan ZEE adalah penegakan hukum. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sering kali terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum guna melindungi ekosistem laut. Penegakan hukum yang efektif di ZEE juga memerlukan kerjasama internasional, terutama ketika masalah pencemaran atau eksploitasi sumber daya melibatkan lebih dari satu negara. Ketidakjelasan pengaturan wilayah tugas antar lembaga penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan di zee terutama pada kasus pencemaran oleh pembuangan limbah b3 oleh kapal asing yang melakukan transihpment secara illegal yang merusak ekosistem menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan sehingga perlunya harmonisasi dan reformasi regulasi yang jelas untuk menentukan kewenangan melakukan penyidikan di zee Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Pencemaran lingkungan, Limbah B3

Abstract: The significant growth of e-commerce in Indonesia has led to an increased potential for disputes between consumers and business actors, including issues related to product quality, delivery delays, and the protection of personal data. Dispute resolution through judicial mechanisms is considered less responsive to the characteristics of electronic transactions, as it tends to be time-consuming, costly, and inflexible. Therefore, Online Dispute Resolution (ODR) is regarded as a relevant alternative, as it offers a dispute resolution process that is fast, simple, and efficient. This study aims to examine the juridical position of ODR within the Indonesian legal system, assess its effectiveness in resolving e-commerce disputes, and formulate the direction for regulating ODR under national law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on secondary data consisting of primary and secondary legal materials, which are qualitatively analyzed using inductive reasoning. The findings indicate that ODR has significant potential as a mechanism for resolving e-commerce disputes; however, the absence of explicit normative regulation has created a legal vacuum, particularly with respect to procedural standards, the accountability of ODR providers, and consumer protection. Therefore, clear and comprehensive regulatory strengthening is required concerning electronic evidence-based proof, the authority of ODR providers as neutral fact-finders, and the nature of ODR decisions as final and binding with limited enforceability, accompanied by procedural standardization and personal data protection to ensure legal certainty, justice, and the legitimacy of ODR. Keywords: E-commerce, Regulatory Construction, Online Dispute Resolution, Dispute Resolution. Abstrak: Perkembangan e-commerce yang signifikan di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, seperti kualitas produk, keterlambatan pengiriman, serta perlindungan data pribadi. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan dinilai kurang responsif terhadap karakter transaksi elektronik karena cenderung memerlukan waktu lama, berbiaya tinggi, dan minim fleksibilitas. Oleh karena itu, Online Dispute Resolution (ODR) dipandang sebagai alternatif yang relevan karena menawarkan proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan yuridis ODR dalam sistem hukum Indonesia, menilai efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa e-commerce, serta merumuskan arah pengaturan ODR dalam hukum nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, namun ketiadaan pengaturan normatif yang tegas menimbulkan kekosongan hukum, khususnya terkait prosedur, akuntabilitas penyelenggara, dan perlindungan konsumen. Maka, diperlukan penguatan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang pembuktian berbasis bukti elektronik, kewenangan penyelenggara sebagai pemeriksa fakta yang netral, serta karakter putusan ODR yang bersifat final, mengikat, dan memiliki daya eksekutorial terbatas, disertai dengan standarisasi prosedur dan perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi ODR. Kata Kunci: E-Commerce, Konstruksi Regulasi, Online Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa.

Abstract: The mining sector in Indonesia continues to grow, leading to an increased utilization of heavy equipment in operational activities. PT X, as a mining contractor, faces significant challenges in managing used heavy equipment inventory, which consists of hundreds of units that still possess potential economic value. The main issues include limited data accessibility, outdated information, low data accuracy and transparency, complex data structures across multiple Excel files, and manual administrative processes for disposed documents. These conditions potentially reduce inventory management efficiency and increase the risk of inaccurate decision making. This study aims to develop a web-based prototype of a used heavy equipment inventory information system to improve data accessibility, accuracy, transparency, and real-time data update efficiency. The research utilizes inventory data from PT X covering the period from 2010 to 2024. The design thinking method is applied through the stages of empathize, define, ideate, prototype, and test. The empathize stage involves interviews, observations, SCOPES analysis, and activity system mapping, followed by the define stage using affinity diagrams, point of view, and how might we. The ideate stage employs SCAMPER and a priority matrix to identify key solution features, which are then implemented in a high-fidelity prototype. Prototype usability is evaluated using the System Usability Scale (SUS). The results show a SUS score of 74.29, indicating good usability and acceptability. The proposed system is expected to support faster, more accurate, and more transparent strategic decision-making in used heavy equipment inventory management. Keyword: information system, inventory used heavy equipment, improving accessibility, design thinking, asset management. Abstrak: Sektor pertambangan di Indonesia terus berkembang sehingga berdampak pada meningkatnya penggunaan alat berat dalam operasional perusahaan. PT X sebagai kontraktor pertambangan menghadapi permasalahan dalam manajemen inventaris alat berat bekas yang berjumlah ratusan unit dan masih memiliki nilai ekonomis. Permasalahan utama meliputi keterbatasan aksesibilitas data, data yang tidak selalu diperbarui, rendahnya akurasi dan transparansi, kompleksitas struktur data pada berbagai file Excel, serta proses administrasi dokumen disposed yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan inventaris dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang kurang akurat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan prototipe sistem informasi inventaris alat berat bekas berbasis web untuk meningkatkan aksesibilitas, akurasi, transparansi, serta efisiensi pembaruan data secara real-time. Data penelitian berasal dari inventaris alat berat PT X periode 2010–2024. Metode design thinking digunakan melalui tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tahap empathize dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis SCOPES, dan activity system mapping, dilanjutkan define menggunakan affinity diagram, point of view, dan how might we. Pada tahap ideate digunakan SCAMPER dan matriks prioritas, kemudian dikembangkan high-fidelity prototype dan diuji menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasil pengujian menunjukkan skor SUS sebesar 74,29 yang tergolong good usability dan acceptable. Prototipe yang dihasilkan diharapkan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan transparan Kata kunci: sistem informasi, inventaris alat berat bekas, meningkatkan aksesibilitas, design thinking, manajemen aset

Abstract: Sigama Village, Ujung Gading, still applies severe customary sanctions to those who practice same-marriage marriages, even though the marriage is legally valid and not prohibited. Sanctions such as large fines, social exclusion, revocation of inheritance rights, and prohibitions on participating in customary activities are still enforced because the community believes that same-marriage marriages bring shame, disaster, and disrupt kinship order. This situation creates tension between custom and positive law, while also showing the difference between general Batak customary rules and specific customary practices in the village. Therefore, this issue is important to study to see the extent to which these customary prohibitions and sanctions are still relevant in today's community life. Using a normative juridical method that examines documents related to the research problem. The results of the study show that the Batak Angkola customary marriage in Paluta still prohibits same-marriage marriages because they are considered to violate customary order, even though state law does not prohibit it. As a result, tension arises between custom and positive law, especially regarding social status and inheritance rights. Perpetrators of same-marriage marriages often receive customary sanctions such as fines and ostracism. This situation demonstrates that society is still striving to maintain traditions amidst modern social change.   Keywords: Marriage, Customary Law, Legal Consequences   Abstrak: Desa Sigama Ujung Gading masih menerapkan sanksi adat yang berat terhadap pelaku perkawinan semarga, meskipun secara hukum negara perkawinan tersebut sah dan tidak dilarang. Sanksi seperti denda besar, pengucilan sosial, pencabutan hak waris, hingga larangan mengikuti kegiatan adat tetap diberlakukan karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan semarga membawa aib, musibah, dan mengganggu tatanan kekerabatan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara adat dan hukum positif, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara aturan adat Batak secara umum dengan praktik adat khusus di desa tersebut. Oleh karena itu, persoalan ini penting dikaji untuk melihat sejauh mana larangan dan sanksi adat tersebut masih relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan metode yuridis normatif yang mana meneaalha dokumen-dokuman yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Perkawinan adat Batak Angkola di Paluta tetap melarang perkawinan semarga karena dianggap melanggar tatanan adat, meskipun hukum negara tidak melarangnya. Akibatnya muncul ketegangan antara adat dan hukum positif, terutama terkait status sosial dan hak waris. Pelaku perkawinan semarga sering menerima sanksi adat seperti denda dan pengucilan. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan tradisi di tengah perubahan sosial modern.   Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Akibat Hukum

Abstract: Cancer is a non-communicable disease characterized by the presence of abnormal tissue that is malignant. The speed of cancer growth cannot be controlled and the cancer can spread to other tissues in the patient's body. There are several types of cancer, one of which is prostate cancer. Prostate cancer usually occurs in parts of the male reproductive system that surrounds the urinary tract and usually occurs in older men, but does not rule out it will occur in younger men. One way to detect prostate cancer is by gene expression using microarray technology. Microarray technology can combine thousands of gene expressions simultaneously in one experiment. However, microarray data has very large dimensions, so a dimension reduction process is needed in microarray data with the aim of eliminating features that are less relevant and to increase the accuracy value in the microarray data classification process later. The dimension reduction process is carried out by selecting features using PCA. After the dimension reduction process is carried out, the next step is to carry out the classification process using RF. In this study, PCA was not able to improve the results of the accuracy of the RF classification as expected because RF without reduction has provided the best accuracy of 95.23%. This is due to the nature of RF, namely the more trees that are built, the higher the resulting accuracy results, while the nature of PCA is to reduce or reduce the number of matrices by reflecting the original data to the new data matrix. Keyword: Microarray, Reduction, PCA, RF Abstrak: Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai adanya jaringan abnormal bersifat ganas. Kecepatan dari pertumbuhan kanker tidak dapat dikendalikan dan kanker dapat menyebar ke jaringan lain pada tubuh penderita. Ada beberapa jenis penyakit kanker salah satunya yaitu kanker prostat. Kanker prostat biasanya terjadi pada bagian sistem reproduksi pria yang mengelilingi saluran kemih dan biasanya terjadi pada pria lanjut usia, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada pria yang berusia lebih muda. Adapun salah satu cara mendeteksi kanker prostat dengan ekspresi gen menggunakan teknologi microarray. Teknologi microarray dapat memantau ribuan ekpresi gen secara bersamaan dalam satu percobaan. Namun, pada data microarray memiliki dimensi yang sangat besar sehingga diperlukannya proses reduksi dimensi pada data microarray dengan tujuan untuk menghilangkan fitur yang kurang relevan dan untuk meningkatkan nilai akurasi pada proses klasifikasi data microarray nantinya. Proses reduksi dimensi dilakukan dengan menyeleksi fitur menggunakan PCA. Setelah proses reduksi dimensi telah dilakukan, langkah selanjutnya melakukan proses klasifikasi dengan menggunakan RF. Pada penelitian ini, PCA tidak mampu meningkatkan hasil akurasi dari klasifikasi RF seperti yang diharapkan karena RF tanpa reduksi telah memberikan akurasi terbaik sebesar 95,23%. Hal ini dikarenakan sifat dari RF yaitu semakin banyak pohon (tree) yang dibangun, maka akan semakin tinggi hasil akurasi yang dihasilkan, sedangkan sifat dari PCA yaitu mereduksi atau mengurangi jumlah matriks dengan mencerminkan data asli ke matriks data baru. Kata kunci: Microarray, Reduksi, PCA, RF

Abstract: The development of information technology encourages companies to adapt by implementing more effective and efficient systems, including in the management of employee data. This study aims to analyze and design a web-based employee data management information system at PTPN IV Regional II Gunung Bayu Plantation as a solution to administrative problems that were previously handled manually. The system development method used is the Waterfall model, which consists of the stages of requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance. Data collection was carried out through direct observation, interviews with related parties, and analysis of documents related to the employee data management process.The results of the study indicate that the developed system is able to improve administrative efficiency, accelerate data processing, and minimize input errors and data duplication. Furthermore, this web-based system provides easier real-time access to information and supports transparency among organizational units. With a simple and responsive user interface, the system can be easily operated by the human resources department. Overall, the implementation of the web-based employee data management information system has proven to enhance administrative performance and support the application of good corporate governance principles. Keywords: Information System, Employee Data, Web-Based, Management Abstrak: Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan menerapkan sistem yang lebih efektif dan efisien, termasuk dalam proses pengelolaan data karyawan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengelolaan data karyawan berbasis web di PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu sebagai solusi terhadap permasalahan administrasi yang sebelumnya ditangani secara manual. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model Waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan data karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengolahan data, dan meminimalkan kesalahan input dan duplikasi data. Lebih lanjut, sistem berbasis web ini memberikan akses informasi secara real-time yang lebih mudah dan mendukung transparansi antar unit organisasi. Dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan responsif, sistem ini dapat dioperasikan dengan mudah oleh departemen sumber daya manusia. Secara keseluruhan, implementasi sistem informasi pengelolaan data karyawan berbasis web telah terbukti meningkatkan kinerja administrasi dan mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kata kunci: Sistem Informasi, Data Karyawan, Berbasis Web, Manajemen

Abstract: In the retail and manufacturing industries, intense competition requires companies to make swift and precise decisions to maintain or increase profitability. Accurate sales forecasting is a fundamental key to the sustainability and growth of mattress retail businesses. Rising sales volumes also impact warehouse stock requirements; however, difficulties in identifying customer demand trends can lead to potential stockouts, where specific products requested by customers cannot be fulfilled. This increase in customer demand and sales volume must be balanced with effective inventory management strategies to ensure all customer requirements are met. Consequently, this research utilizes Data Mining to predict sales patterns and customer demand through a Simple Linear Regression approach to address these challenges. Sales predictions are analyzed using the Simple Linear Regression algorithm, while the Root Mean Squared Error (RMSE) is employed to measure forecasting error. Based on the testing results, the RMSE value for product Kasur 90X200 was found to be 2.5295. The implementation of this Data Mining application is expected to provide valuable insights for business owners to optimize warehouse inventory levels, thereby supporting enhanced product marketing and sales strategies. Keywords: Data mining, Linear Regression, Sales, Forecasting, Stock Abstrak: Dalam industri ritel dan manufaktur, tingkat persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan. Prediksi penjualan yang akurat menjadi kunci utama bagi keberlangsungan dan pertumbuhan toko kasur. Peningkatan penjualan juga berimpact pada tuntutan akan ketersediaan stock di gudang, dimana hal ini berpengaruh pada sulit untuk menentukan trend permintaan pelanggan, sehingga potensi beberapa produk yang diminta oleh pelanggan tidak dapat dipenuhi. Meningkatnya permintaan pelanggan dan volume penjualan tersebut harus diimbangi dengan strategi penyediaan barang di gudang agar setiap permintaan pelanggan dapat terpenuhi. Atas dasar hal itu maka perlu kiranya dilakukan penelitian dengan memanfaatkan Data Mining untuk dapat memprediksi pola penjualan dan permintaan pelanggan dengan pendekatan Regresi Linear sederhana sehingga didapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut. Prediksi penjualan diteliti dengan menggunakan algoritma regresi linear sederhana dan nilai error yang digunakan untuk mengukur kesalahan peramalan yaitu Root Mean Squared Error (RMSE). Berdasarkan hasil pengujian nilai RMSE untuk produk Kasur 90X200 sebesar 2,5295. Hasil implementasi dari aplikasi Data Mining ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha untuk meningkatkan ketersediaan barang di gudang sehingga peningkatan pemasaran produk dan strategi penjualan dapat tercapai. Kata kunci: Data Mining, Regresi Linear, Penjualan, Prediksi, Stok

Abstract: The development of digital technology has driven changes in people's behavior, particularly parents', in seeking information and making school choices through digital media. This situation requires private schools in urban areas to implement effective digital marketing and relationship marketing strategies to build trust and increase parental interest in sending their children to school. This study aims to analyze the influence of digital marketing and relationship marketing on parental interest in sending their children to school at Strada Bhakti Utama Middle School in South Jakarta, with trust as a mediating variable. This study used a quantitative approach with a survey method. Sampling was conducted using non-probability sampling with a purposive sampling technique. Respondents in this study were 66 parents of fifth- and sixth-grade students at Strada Bhakti Utama Elementary School. Data were collected through a Google Form questionnaire distributed to respondents. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS software. The results showed that digital marketing did not have a positive and significant effect on trust, nor did it have a positive and significant effect on parental interest in sending their children to school. Conversely, relationship marketing had a positive and significant effect on trust, but not on parental interest. Furthermore, trust did not have a positive and significant effect on parental interest in sending their children to school. The mediation test results also showed that trust was unable to mediate the influence of digital marketing or relationship marketing on parental interest. Keyword: Digital Marketing, Relationship Marketing, Parental Interest, Trust. Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya orang tua, dalam mencari informasi dan menentukan pilihan sekolah melalui media digital. Kondisi ini menuntut sekolah swasta di wilayah urban untuk mengimplementasikan strategi digital marketing dan relationship marketing secara efektif guna membangun kepercayaan dan meningkatkan minat orang tua menyekolahkan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing dan relationship marketing terhadap minat orang tua menyekolahkan anak di SMP Strada Bhakti Utama Jakarta Selatan, dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, dengan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini adalah 66 orang tua murid kelas 5 dan 6 SD Strada Bhakti Utama, dan data dikumpulkan melalui kuesioner berupa google form yang disebarkan kepada responden, serta dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, serta tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat orang tua menyekolahkan anak. Sebaliknya, relationship marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap minat orang tua. Selain itu, kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat orang tua menyekolahkan anak. Hasil uji mediasi juga menunjukkan bahwa kepercayaan tidak mampu memediasi pengaruh digital marketing maupun relationship marketing terhadap minat orang tua. Kata kunci: Digital Marketing, Relationship Marketing, Minat Orang Tua, Kepercayaan.

Abstract: This article aims to examine the influence of the use of instructional media on early childhood learning enthusiasm, both as parents and teachers. It also addresses parenting styles in early childhood. To achieve this, we conducted research at ABDI BANGSA 2 Talang Baru Kindergarten in Bumi Nabung Village, West Abung District. We also conducted a literature review by reviewing scientific works such as books and journals. In our research, we found that early childhood children are more enthusiastic and interested in learning when a teacher uses instructional media rather than simply explaining (teacher-centered). In the independent curriculum, with its Deep Learning approach, learning has shifted to being child-centered (student-centered). Therefore, if a teacher does not follow the existing curriculum, students in the classroom will become very bored during class hours. Keywords: Media, learning, children Abstrak: Artikel ini dibuat bertujuan untuk meneliti pengaruh penggunaan media ajar yang dapat mempengaruhi semangat anak usia dini dalam belajar. Baik yang berperan sebagai orang tua maupun guru. Tentang pola asuh pada anak usia dini. Untuk mencapai itu semua kami melakukan penelitian di sebuah lembaga TK yaitu TK ABDI BANGSA 2 Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat. Kami juga melakukan kajian pustaka dengan menelaah karya ilmiah seperti buku dan jurnal. Dalam penelitian yang di lakukan kami menemukan bahwasannya anak-anak usia dini lebih semangat dan lebih tertarik belajar apabila seorang gurunya mengajar menggunakan media ajar dari pada hanya sekedar mengajar hanya dengan menjelaskan (teacher center). Pada kurikulum merdeka dengan pendekatan Deep Learning ini pembelajaran sudah berubah menjadi berpusat pada anak (student center). Jadi apabila seorang guru tidak mengikuti kurikulum yang ada maka para murid yang ada didalam kelas selama jam pembelajaran akan sangat merasa bosan. Kata kunci: Media, pembelajaran, anak

Abstract: This study aims to analyze teachers’ strategies in instilling discipline values among students at Muhammadiyah Senior High School. Discipline is considered an essential character value that supports students’ academic achievement and moral development. This research employed a qualitative descriptive approach to obtain an in-depth understanding of how teachers implement discipline-oriented strategies in the school environment. The research subjects included subject teachers, Islamic education teachers, and school staff who play a role in fostering student discipline. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that teachers apply various strategies to instill discipline values, including role modeling, habituation through school rules, effective classroom management, and the integration of discipline values into the learning process. Teachers consistently demonstrate disciplined behavior, such as punctuality and responsibility, which positively influences students’ attitudes. In addition, the implementation of clear and consistent school regulations helps students develop disciplined habits in their daily activities. The integration of technology-based learning also supports discipline by training students to manage time, complete assignments responsibly, and use digital media ethically. Furthermore, the application of educational reward and punishment strengthens students’ motivation and awareness of discipline. Overall, teachers’ strategies have proven effective in fostering students’ discipline and character development. This study concludes that teachers play a crucial role in shaping students’ discipline through comprehensive, consistent, and value-based educational practices. Keyword: Discipline Values; Teacher Strategies; Character Education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai disiplin di kalangan siswa SMA Muhammadiyah. Disiplin dianggap sebagai nilai karakter penting yang mendukung prestasi akademik dan perkembangan moral siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana guru menerapkan strategi berorientasi disiplin di lingkungan sekolah. Subjek penelitian meliputi guru mata pelajaran, guru pendidikan agama Islam, dan staf sekolah yang berperan dalam membina kedisiplinan siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menerapkan berbagai strategi untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, termasuk teladan, pembiasaan melalui peraturan sekolah, manajemen kelas yang efektif, dan integrasi nilai-nilai disiplin ke dalam proses pembelajaran. Guru secara konsisten menunjukkan perilaku disiplin, seperti ketepatan waktu dan tanggung jawab, yang secara positif memengaruhi sikap siswa. Selain itu, penerapan peraturan sekolah yang jelas dan konsisten membantu siswa mengembangkan kebiasaan disiplin dalam kegiatan sehari-hari mereka. Integrasi pembelajaran berbasis teknologi juga mendukung disiplin dengan melatih siswa untuk mengatur waktu, menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab, dan menggunakan media digital secara etis. Lebih lanjut, penerapan penghargaan dan hukuman pendidikan memperkuat motivasi dan kesadaran siswa akan disiplin. Secara keseluruhan, strategi guru telah terbukti efektif dalam menumbuhkan disiplin dan pengembangan karakter siswa. Studi ini menyimpulkan bahwa guru memainkan peran penting dalam membentuk disiplin siswa melalui praktik pendidikan yang komprehensif, konsisten, dan berbasis nilai. Kata kunci: Nilai Disiplin; Strategi Guru; Pendidikan Karakter