Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement. Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS. Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract: The most frequently consumed staple food by humans is staple food which is a mandatory menu for humans. Staple food is also commonly called sembako which is an abbreviation of nine staple foods whose names are already familiar to Indonesia. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Monte Carlo use data from the Medan City Trade Office. Based on the Monte Carlo method, the price prediction results using the application produce price prediction results in the range of 12000 to 13000 on the first, fifth and sixth days worth 13000 and the other days are 12000, then when the MSE value calculation is carried out with the predicted price and actual price, the Monte Carlo method produces an MSE value of 300000. Then based on the Arima Method when the data stationarity test is carried out, the ACF and PACF plot tests are obtained, the possible models are Arima (1,1,0), Arima (2,1,0), Arima (3,1,0), Arima (0,1,1), Arima (1,1,1), Arima (2,1,0) and Arima (3,1,0). Then when the best model test is carried out by comparing the smallest MSE value in the possible models, the best model is the Arima method with Model 3,1,1 which produces a stable price prediction at a price of 12000 in the price prediction forecast on day 1 to day 10. And when the predicted price calculation is carried out with the actual price, it produces an MSE value of 0. Keywords: Website, Staple Materials, Arima, Monte Carlo Methods, Python. Abstrak: Bahan pokok yang paling sering dikonsumsi oleh manusia adalah bahan pokok yang merupakan menu wajib untuk manusia. Bahan pokok juga biasa disebut dengan sembako yang merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang namanya sudah tidak asing lagi bagi Indonesia. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Monte Carlo menggunakan data dari Dinas Perdagangan Kota Medan. Berdasarkan metode Monte Carlo, hasil prediksi harga dengan menggunakan aplikasi menghasilkan hasil prediksi harga dalam rentang 12000 hingga 13000 di hari pertama, kelima dan ke enam senilai 13000 dan hari lainnya adalah 12000, kemudian ketika di lakukan perhitungan nilai MSE dengan harga prediksi dan harga actual, metode Monte Carlo menghasilkan nilai MSE sebesar 300000. Kemudian berdasarkan Metode Arima ketika dilakukan uji stasioneritas data, uji plot ACF dan PACF didapatkan model memungkinkannya adalah Arima (1,1,0), Arima (2,1,0), Arima (3,1,0), Arima (0,1,1), Arima (1,1,1), Arima (2,1,0) dan Arima (3,1,0). Lalu ketika dilakukan pengujian model terbaik dengan membandingkan nilai MSE terkecil pada model yang memungkinkan tersebut, model terbaiknya adalah metode Arima dengan Model 3,1,1 yang menghasilkan prediksi harga yang stabil di harga 12000 pada peramalan prediksi harga pada hari ke 1 hingga hari ke 10. Dan ketika dilakukan perhitungan harga prediksi dengan harga aktual menghasilkan nilai MSE sebesar 0. Kata kunci: Website, Bahan Pokok, Metode Arima, Monte Carlo, Python  

Abstract: One source of quite large Regional Original Income (PAD) comes from regional motor vehicle taxes, namely motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. However, sometimes local governments relax the local motor vehicle tax owed, as is done by the Medan City Regional Government. This research is aimed at outlining and analyzing the legal rules that are the basis for motor vehicle tax relaxation, the implementation of motor vehicle tax relaxation provisions and analyzing the implementation of motor vehicle data deletion as regulated in Article 74 of Law number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic at UPTD Samsat North Medan. This research method uses normative juridical research with analytical descriptive research type. The data sources for this research were obtained from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative analysis. Research shows that the relaxation of motor vehicle tax at the North Medan Samsat UPTD is guided by the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 14 of 2022 concerning Collection and Billing Documents, Changes to Decrees and Reduction and Elimination of Administrative Sanctions on Regional Taxes. Keywords: Tax Relaxation, Data Deletion, Motorized Vehicles Abstrak: Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar berasal dari pajak daerah kendaraan bermotor yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun adakalanya pemerintah daerah melakukan relaksasi terhadap pajak daerah kendaraan bermotor yang terhutang, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi relaksasi pajak kendaraan bermotor, pelaksanaan ketentuan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan menganalisis implementasi penghapusan data kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di UPTD Samsat Medan Utara. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa relaksasi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Medan Utara berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pajak Daerah. Kata kunci: Relaksasi Pajak, Penghapusan Dana, Kendaraan Bermotor

Abstract: Disease coding is one of the important things in providing health information. Coding is used to code diseases according to WHO regulations regarding diagnosis codes consisting of letters and numbers, thereby facilitating the disease reporting process. Coding relies heavily on the clarity of the diagnosis written by the doctor to provide quality information. Inaccuracy of the codes given during the coding process will affect the hospital's reporting activities and decision making. The aim of this research is to determine the relationship between the clarity of writing a diagnosis and the accuracy of coding a diagnosis of tuberculosis at the Tangerang City Regional Hospital. This type of research is quantitative research using a cross sectional research design. The sample consisted of 72 inpatient medical records of tuberculosis patients using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out using univariate analysis and bivariate analysis with the Chi-Square test. The results of the study showed that the clarity of writing a clear diagnosis was 49 (68.1%) and the writing of a tuberculosis diagnosis was unclear in 23 (31.9%) of the inpatient medical records of tuberculosis patients. Meanwhile, the accuracy of coding a diagnosis of tuberculosis was 38 (52.8%), and the accuracy of coding an incorrect diagnosis was 34 (47.2%) from 72 medical records. The p-Value = 0.000 (0.000<0.05) so that there is a significant relationship between the clarity of writing a diagnosis and the accuracy of coding a diagnosis of tuberculosis. Keywords: Clarity, Coding Accuracy, Tuberculosis Abstrak: Pengodean penyakit merupakan satu diantara hal penting dalam penyediaan informasi kesehatan. Pengodean digunakan untuk memberi kode penyakit sesuai aturan WHO tentang kode diagnosis yang terdiri dari huruf angka sehingga memudahkan proses pelaporan penyakit. Pengodean sangat bergantung pada kejelasan penulisan diagnosis yang ditulis dokter guna menyediakan informasi yang berkualiktas. Ketidaktepatan kode yang diberikan pada proses pengodean akan berpengaruh terhadap legiatan pembuatan pelaporan dan pengambilan keputusan rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kejelasan penulisan diagnosis dengan ketepatan pengodean diagnosis penyakit tuberkulosis di RSUD Kota Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian Cross Sectional. Sampel terdiri dari 72 rekam medis rawat inap pasien tuberkulosis dengan teknik pengambilan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan penulisan diagnosis yang jelas sebanyak 49 (68,1%) dan penulisan diagnosis tuberkulosis yang tidak jelas sebanyak 23 (31,9%) rekam medis rawat inap pasien tuberkulosis. Sedangkan ketepatan pengodean diagnosis penyakit tuberkulosis sebanyak 38 (52,8%), dan ketepatan pengodean diagnosis yang tidak tepat sebanyak 34 (47,2%) dari 72 rekam medis. Nilai p-Value = 0,000 (0,000<0,05) sehingga ada hubungan bermaksa antara kejelasan penulisan diagnosis dengan ketepatan pengodean diagnosis penyakit tuberkulosis. Kata kunci: Kejelasan, Ketepatan Pengodean, Tuberkulosis 

Abstract: DPJP daily verification is a process carried out by DPJP to read, review and recheck the care plans of all other PPA. Daily verification is proven by the DPJP's signature on the CPPT. DPJP daily verification is one of the assessment elements in the PAP 1.2 standard. When a preliminary study was carried out at RSUP Dr. Sitanala Tangerang, from the 10 medical records, it was found that the average DPJP compliance in carrying out daily verification was 47%, this is still below the standard for passing assessment elements set by hospital standards, namely 80%.  The aim of this research is to determine the relationship between doctor's knowledge and compliance with DPJP verification based on STARKES. This type of research uses a quantitative approach cross-sectional. The research sample consisted of 31 Doctors Responsible for Patients using data collection techniques, namely saturated sampling, data analysis using tests Fisher Exact. The results of the study showed that out of 31 DPJPs, 50% of doctors had good knowledge and the level of knowledge of DPJP verification was partially achieved. Then there were 40.7% of doctors who had good knowledge and the level of knowledge of DPJP verification was partially achieved. The results of data analysis using the Fisher Exact test showed no significant relationship between doctor knowledge and compliance with DPJP verification, with a p.value > 0.05. Keywords: Knowledge, DPJP, Compliance, STARKES, Daily Verification Abstrak: Verifikasi harian DPJP merupakan suatu proses yang dilakukan oleh DPJP untuk membaca, mereview dan mengecek ulang, rencana asuhan dari semua PPA lain. Verifikasi harian dibuktikan dengan tanda tangan DPJP di CPPT. Verifikasi harian DPJP termasuk salah satu elemen penilaian pada standar PAP 1.2. Saat dilakukan studi pendahuluan di RSUP Dr. Sitanala Tangerang, dari 10 rekam medis tersebut didapatkan rata rata kepatuhan DPJP dalam melakukan verifikasi harian adalah 47%, hal ini masih dibawah standar kelulusan elemen penilaian yang ditetapkan oleh standar rumah sakit yaitu 80%.  Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan dokter dengan kepatuhan verifikasi DPJP berdasarkan STARKES. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari 31 Dokter Penanggung Jawab Pasien dengan menggunakan teknik pengambilan data yaitu sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukan dari 31 DPJP terdapat 50% dokter yang mempunyai pengetahuan baik dan tingkat kepetahuan verifikasi DPJP tercapai Sebagian. Kemudian terdapat 40,7% dokter yang mempunyai pengetahuan baik dan tingkat kepetahuan verifikasi DPJP tercapai sebagian. Hasil Analisa data menggunakan uji Fisher Exact tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dokter dengan kepatuhan verifikasi DPJP, dengan nilai p.value > 0.05. Kata kunci: Pengetahuan, DPJP, Kepatuhan, STARKES, Verifikasi Harian

Abstract: This study aims to classify employee performance using the K-Means method. Employee data includes total orders, average order processing time, customer satisfaction, delivery errors, absences, successful projects, and training attended. The clustering process begins with calculating the initial centroid distance and grouping the data based on the nearest distance, repeated until there are no significant changes in the centroid positions. Clustering results are displayed in the "Result" feature with three performance categories: Excellent (C1), Satisfactory (C2), and Poor (C3). The final centroids are as follows: Centroid 1 (C1) = [0.53, 0.40, 0.64, 0.33, 0.31, 0.55, 0.50], Centroid 2 (C2) = [0.11, 0.82, 0.24, 0.78, 0.75, 0.13, 0.00], and Centroid 3 (C3) = [0.89, 0.12, 0.93, 0.11, 0.08, 0.87, 0.83]. The analysis shows 185 employees in cluster C1 (Excellent), 67 employees in cluster C2 (Satisfactory), and 383 employees in cluster C3 (Poor). These results can be used as a basis for managerial decision-making, such as training, promotion, or other actions to improve productivity and efficiency. The K-Means method has proven effective for employee performance clustering and can be well integrated into employee management systems. It is recommended to conduct a longitudinal study to observe changes in employee performance over time and measure the effectiveness of managerial interventions based on these clustering results. Keywords: K-Means Clustering, Employee Performance, Data Analysis, Performance                  Categories Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengelompokkan kinerja karyawan import bagian opersional menggunakan metode K-Means. Data karyawan meliputi total order, rata-rata waktu proses order, kepuasan pelanggan, kesalahan pengiriman, absensi, proyek sukses, dan pelatihan yang diikuti. Proses clustering dimulai dengan menghitung jarak centroid awal dan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat, diulang hingga tidak ada perubahan signifikan pada posisi centroid. Hasil clustering ditampilkan dalam fitur "Result" dengan tiga kategori kinerja: Baik (C1), Cukup (C2), dan Kurang (C3). Centroid akhir adalah sebagai berikut: Centroid 1 (C1) = [0.53, 0.40, 0.64, 0.33, 0.31, 0.55, 0.50], Centroid 2 (C2) = [0.11, 0.82, 0.24, 0.78, 0.75, 0.13, 0.00], dan Centroid 3 (C3) = [0.89, 0.12, 0.93, 0.11, 0.08, 0.87, 0.83]. Analisis menunjukkan 185 karyawan dalam cluster C1 (Baik), 67 karyawan dalam cluster C2 (Cukup), dan 383 karyawan dalam cluster C3 (Kurang). Hasil ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan manajerial, seperti pelatihan, promosi, atau tindakan lainnya yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Metode K-Means terbukti efektif untuk pengelompokan kinerja karyawan dan dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem manajemen karyawan. Disarankan melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan kinerja karyawan dari waktu ke waktu dan mengukur efektivitas intervensi manajerial berdasarkan hasil clustering ini. Kata kunci: Pengelompokan K-Means, Kinerja Karyawan, Analisis Data, Kategori Kinerja  

Abstract: Significant benefits so that it is favored by many people. This study focuses on analyzing regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad, with the aim that in the future the practice of consignment service businesses (clothing) can obtain regulations related to the rules for purchasing goods or business permits from the government. Based on this study, it is concluded that the regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad are Law No. 17 of 2006 concerning Customs, Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transportation Facilities, and Regulation of the Minister of Finance No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions on Customs, Excise and Tax on Import of Shipped Goods. Sanctions against apparel consignment service (jastip) business actors who violate Law No. 17 of 2006 concerning Customs, namely in Article 102B of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, the criminal threat is a minimum of 5 (five) years imprisonment and a maximum of 20 (twenty) years imprisonment. The role of the Directorate General of Customs and Excise in the rampant practice of jastip apparel in Indonesia is by conducting supervision. The form of supervision carried out by Customs and Excise is through the system, baggage x-ray analysis, and passenger profile analysis. Keywords: Businessmen, Entrustment Service Abstrak: Maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Indonesia yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digemari oleh banyak kalangan. Penelitian ini fokus menganalisis regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri, dengan tujuan agar ke depannya praktik terhadap usaha jasa titip barang (pakaian) tersebut bisa mendapatkan regulasi terkait dengan aturan-aturan pembelian barang ataupun izin usaha dari pemerintah. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Sanksi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yaitu melalui sistem, analisis x-ray bagasi, dan analisis profil penumpang. Kata kunci: Pelaku Usaha, Jasa Titip 

Abstract: The research analysis aims to determine whether skills and health affect the productivity of workers. The data analysis technique used is the associative research method with the help of the SPSS version 23 program. This study uses multiple linear regression analysis. The sample in this study was 95 respondents. Primary data collection used a questionnaire. The results of the study indicate that skills have a positive and significant partial effect on the productivity of PTPN II Sei Semayang workers. Health has a positive and significant partial effect on the productivity of PTPN II Sei Semayang workers. Skills and health have a positive and significant simultaneous effect on the productivity of PTPN II Sei Semayang workers. Keywords: Skills, Health and Workforce Productivity Abstrak: Analisis penelitian bertujuan untuk mengetahuiapakahketerampilan dan kesehatan berpengaruh terhadap produktivitas pegawai tenaga kerja.Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan bantuan program SPSS versi 23. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 responden. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prouktivitas tenaga kerjaPTPN II Sei Semayang. Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prouktivitas tenaga kerja PTPN II Sei Semayang. Keterampilan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap prouktivitas tenaga kerja PTPN II Sei Semayang. Kata kunci: Keterampilan, Kesehatan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Abstract: Members of the board of directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk were negligent in exercising their authority to manage the company based on the principles of good faith and prudence. The actions of the directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk can be said to be acts against the law. The regulation was then updated with decision no. KEP 17/PM/2002 by the Chairman of Bapepam regarding the obligation to submit financial reports periodically which came into effect for financial reports ending on 31 December 2002. In this decision it was stated that the annual financial report must be accompanied by an accountant's report with a general opinion and submitted to Bapepam no later than the end of the third month after the date of the annual financial report. The research methods in this research include normative legal types, with exploratory, descriptive and explanatory research characteristics, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used in this research are primary data, data secondary and tertiary data. Data collection techniques for library research and field research are then analyzed deductively. The directors' responsibilities in managing the company can have consequences if the directors have bad faith in carrying out their obligations. Keywords: Accountability, Directors, Finance, PT. Garuda Indonesia Abstrak: Anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lalai dalam menjalankan kewenangannya untuk mengurus perseroan berdasarkan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Tindakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan No. KEP 17/PM/2002 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (onceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif. Tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dapat menimbulkan konsekuensi apabila direksi beriktikad buruk (bad faith) dalam menjalankan kewajibannya. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Keuangan, PT. Garuda Indonesia

Abstract: The problem of inappropriate and poor quality pharmaceutical preparations is a problem that needs to be addressed in depth by many parties because it is not only related to drug control problems, but also crime problems, so there needs to be cooperation between the police, prosecutors or courts, and to receive extraordinary support from the community. The formulation of the problem in this thesis research is how to formulate criminal acts against pharmaceutical preparations without BPOM permission based on Law on Health Number 17 of 2023, how to formulate criminal responsibility for pharmaceutical preparations without BPOM permission based on Law on Health Number 17 of 2023, how application of the law by judges to pharmaceutical preparations without BPOM permission in Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN.Jkt-Sel. The research method in this research includes a normative juridical type, with analytical descriptive research characteristics, with the data sources used in this research namely primary data, secondary data and tertiary data. The research approaches are the statutory approach, the conceptual approach. Data collection techniques and tools, namely document study, were then analyzed qualitatively. Keywords: Pharmacy, Licensing, Medicine, Crime Abstrak: Permasalahan sediaan farmasi yang tidak sesuai dan berkualitas buruk merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara mendalam oleh banyak pihak karena tidak hanya terkait permasalahan pengendalian narkoba, tapi juga permasalahan kriminalitas sehingga perlu adanya kerjasama antara polisi, jaksa atau pengadilan, dan mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana formulasi perbuatan pidana terhadap sediaan farmasi tanpa izin BPOM berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana formulasi pertangungjawaban pidana terhadap sediaan farmasi tanpa izin BPOM berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap sediaaan farmasi tanpa izin BPOM pada Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Jkt-Sel. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekaan konsep (conceptual approach). Teknik dan alat pengumpul data yaitu studi doekumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kata kunci: Farmasi, Izin, Obat, Pidana

Abstract: Perceptions of ethics and work behavior are two things that cannot be separated because perceptions of ethics influence the work behavior of the medical recording profession so that medical recorders can run well. The aim of this research is to determine the relationship between perceptions of professional ethics and the behavior of medical recorders and health information in DPD PORMIKI DKI Jakarta.  The sample consisted of 91 people using quota sampling. Analysis uses the Spearman Correlation Test. The research results show that PMIK's work behavior has a minimum value of 54 and a maximum of 80, mean +/std.deviation 69.76+/7.473 and 95% CI lower-upper 68.20-71.31 and perception of professional ethics a minimum value of 30 and a maximum of 52 , mean+/-std.deviation 45.68+/5.938 and 95%CI lower-upper 44.44- 46.92, r results (0.290) level of strength is sufficient, the positive correlation coefficient value of the relationship between the two variables is said to be in the same direction and the p-value 0.005, the relationship between variables is significant, there is a relationship between perceptions of professional ethics and PMIK work behavior. Training facilities for work ethics and behavior, internal research on perceptions and collaboration with educational institutions. Keywords: Medical Recorder and Health Information, Work Behavior, Perception of                  Professional Ethics Abstrak: Persepsi etika dengan perilaku kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena persepsi etika mempengaruhi perilaku kerja dari profesi perekam medis sehingga perekam medis bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi etika profesi dengan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan di DPD PORMIKI DKI Jakarta.  Sampel terdiri dari 91 orang menggunakan kuota sampling. Analisis menggunakan Uji Korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kerja PMIK nilai minimum 54 dan maximum 80, mean +/std.deviasi 69,76+/7,473 dan 95%CI lower-upper 68,20-71,31 dan persepsi etika profesi nilai minimum 30 dan maximum 52, mean+/-std.deviasi 45,68+/5,938 dan 95%CI lower-upper 44,44- 46,92, hasil r (0,290) tingkat kekuatan cukup, bernilai koefisien korelasi positif  hubungan kedua variabel dikatakan searah dan p-value 0,005 hubungan antar variabel bernilai signifikan ada hubungan antara persepsi etika profesi dengan perilaku kerja PMIK. Saran pelatihan etika dan perilaku kerja, penelitian internal tentang persepsi dan kolaborasi dengan institusi pendidikan. Kata kunci: Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Perilaku Kerja, Persepsi Etika Profesi

Abstract: Restoring state financial losses due to corruption is a reform step that needs to be implemented. The research formulation of this thesis is the concept of recovering state financial losses in cases of criminal acts of corruption based on the anti-corruption legal regime in Indonesia; whether the return of state financial losses in the criminal act of corruption in misappropriation of village funds by the Village Head can be considered as a reason to remove the corruption crime if it is carried out before the investigation; and what is the analysis of the judge's considerations and decisions that sentenced the accused Village Head even though he had recovered state financial losses in the Banda Aceh District Court decision Number 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. This type of research is normative legal research, descriptive in nature. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection tools, using document study techniques. Methods of qualitative data analysis and deductive conclusion drawing. The research results concluded that the concept of returning state financial losses in the anti-corruption legal regime in Indonesia is an effort to uphold justice. Keywords: Corruption, Recovery Of State Financial Losses, Village Funds Abstrak: Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi perlu diberlakukan. Rumusan penelitian tesis ini yaitu bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan rezim hukum anti korupsi di Indonesia; apakah pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penyelewenangan dana desa oleh Kepala Desa dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus pidana korupsi jika dilakukan sebelum penyidikan; dan bagaimana analisis pertimbangan dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data studi pustaka, dengan teknik studi dokumen. Metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Pengembaian Kerugian Negara 

Metaverse adalah eksistensi virtual yang secara eksplisit dirancang menyerupai dunia nyata dengan memanfaatkan internet. Di dalam metaverse, tanah virtual adalah jenis properti yang pemiliknya memiliki wewenang dan hak untuk mengelolanya. Di dunia nyata, tanah biasanya berbentuk fisik dan memiliki lokasi geografis tertentu. Namun, tanah virtual di metaverse tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki fungsi yang sebanding. Nilai hak kepemilikan dan nilai ekonomi fundamental dipertaruhkan, karena tanah virtual tidak memiliki bentuk fisik, yang merupakan indikasi aset tak berwujud. Sangat penting untuk melakukan pembahasan yang lebih menyeluruh terhadap status aset tanah virtual dalam konteks kontruk hukum muamalat mengingat ini merupakan konsep baru. Pendekatan yuridis normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Aset tanah virtual dalam metaverse ditetapkan sebagai aset tidak berwujud dan dapat diklasifikasikan sebagai harta yang sah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa konsep properti terbatas pada dzat fisik. Akibatnya, aset tanah virtual tidak dianggap sebagai harta yang sah, terlepas dari kegunaannya. Pada saat yang sama, aset tanah virtual diklasifikasikan sebagai properti dan kepemilikannya dianggap sah sesuai dengan konsep properti sebagaimana didefinisikan oleh jumhur ulama (Imam Hanbali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki).

Hak asasi manusia adalah milik semua orang yang ada di negara ini, termasuk didalam nya adalah anak dengan disabilitas. Berbagai hak ini di peroleh secara otomatis sejak dilahirkan biarpun terlahir sebagai anak disabilitas. Terdapat 5 jenis disabilitas sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang penyandang disabilitas, salah satunya adalah penyandang disabilitas Cerebral Pallsy. Dalam perjalanannya merawat anak dengan Cerebral Pallsy tidaklah mudah, hal ini dirasakan oleh salah seorang ibu yang memiliki anak disablitas tersebut. Hal ini coba penulis lihat keseharian nya dengan menggunakan teori dramaturgi yang kemudian terlihat front stage dan juga back stage dari proses kehidupan ibu dengan anak disabilitas Cerebral Pallsy.

Sertifikasi wakaf sangat penting untuk dilakukan, karena melihat potensi yang besar pada pengelolaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan prospek pengembangan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dengan data sekunder. Hasil kajian ini untuk tantangan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya. Kemudian prospek sertifikasi wakaf yaitu peningkatan sosialisasi, simplikasi prosedur, penguatan kapasitas institusi dan kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga Masyarakat. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan

Regulasi Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia berkedudukan hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi secara digitalisasi beregak mendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dilakukan 3 (tiga) perubahan pada UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana  pentingnya UU informasi transaksi elektronik di Indonesia, dan bagaiman pembaharuan terbaru UU informasi transaksi elektronik di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta hukum yang berlaku. Hasil penelitian menemukan bahwa negara telah turut peran aktif dalam ekonomi sehingga dilakukan pembaharuan  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi pondasi peran aktif  kedudukan hukum bisnis di Indonesia  terkait pentingnya UU ITE di Indonesia. Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan yaitu menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. 

Perubahan paradigma Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) menjadi institusi penghasil pendapatan menjadikan perubahan tata kelola. SMK yang dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai kini bergeser karena hasil proses pendidikannya mampu dihargai dan diperhitungkan sebagai penambah pendapatan sekolah. Usulan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dirasa kurang tepat dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih banyak guru akan lebih terbebani untuk proses pengelolaannya. Usaha Mandiri (USMAN) SMK merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengedepankan fleksibilitas BLUD tetapi dengan administrasi yang lebih sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SDM terhadap pengelolaan keuangan USMAN. Penelitian ini merupakan korelasional dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Dari seluruh total pupulasi sebanyak 420 orang, terkumpul 320 sampel dengan rincian 72 Kepala Sekolah, 121 Koordinator USMAN, 127 Bendahara USMAN. Hasil penelitian membuktikan bahwa SDM, merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan USMAN. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut harus selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan supaya pengelolaan keuangan USMAN lebih baik.

Penelitian ini mengambarkan media sosial terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam Penelitian ini menggunakan penelitian ex-post facto artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian atau fakta yang dipersoalkan telah berlangsung sebelumnya tanpa ada perlakuan dari peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis metode, yaitu: Angket, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perkembangan penggunaan media sosial pada siswa Kelas IX SMPN Malangke. Perkembangan penggunaan media sosial dikalangan siswa digunakan untuk mencari teman terbaru dan sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan teman lainnya yang jaraknya jauh. Namun demikian sangat mempengaruhi pembelajaran di kelas. 2) Hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas IX SMP Negeri Malangke . Hasil belajar PAI di kelas IX sangat menurun prestasinya dikarenakan nampak negatif media sosial sehingga berpengaruh terhadap nilai-nilai belajar PAI. 3) Penggunaan media pada siswa Kelas IX SMP Negeri Malangke ? mempunyai pengaruh yang negatif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan analisis statistik dengan uji t. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai thitung >  ttabel  ( 7,942  > 2,042 ) maka H0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara manajemen sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial pengaruh yang negatif terhadap hasil belajar siswa kelas IX SMP Negeri Malangke.

Penelitian ini difokuskan pada studi linguistik dengan menganalisis kesalahan kemampuan siswa dalam menulis komposisi prosedur bahasa Inggris. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan berdasarkan objeknya seperti orang atau benda secara lebih rinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan lebih mendalam dalam menjawab permasalahan pembelajaran dengan mewawancarai siswa. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Royal University di Kisaran. Objek penelitiannya adalah teks prosedur siswa yang dibuat ketika mereka diberi tugas. Kesalahannya tidak terlalu banyak, namun hanya sedikit kesalahan dalam penulisan atau posisi. Kesalahan yang terjadi dalam penulisan bahasa inggris dikarenakan siswa tidak mempunyai tata bahasa dasar bahasa inggris pada saat duduk di bangku SMP dan SMA sehingga mereka menulis teks prosedur berbasis internet google untuk mentranslate dari bahasa indonesia ke bahasa inggris sehingga diksinya kata-kata yang tidak sesuai dengan teks.